1. Home
2. Berita

Berada di Garis Depan Perbatasan, Ahmad Muzani Soroti Prioritas Gas Subsidi, Pangan dan Infrastruktur di Natuna

• Redaksi
• 30 September 2026, 11:53:02 WIB

Natuna , resonansi.co – Sejumlah persoalan strategi di Kabupaten Natuna menjadi perhatian pemerintah pusat, mulai dari belum tersedianya kuota gas bagi masyarakat, pelayanan kesehatan, tingginya harga pangan, hingga kebutuhan infrastruktur transportasi di kawasan pesisir dan perkampungan nelayan.

Persoalan tersebut mencuat dalam dialog Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Natuna, bertempat di Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026). 

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah masalah kuota subsidi gas. Natuna yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gas nasional dinilai perlu mendapatkan perhatian dan prioritas dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterima, hingga kini masyarakat Natuna belum mendapatkan kuota gas sebagaimana yang diharapkan. Kondisi yang dinilai menjadi perhatian serius dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Daerah penghasil gas seharusnya mendapat prioritas untuk mendapatkan kuota gas. Ternyata di Natuna ini belum ada kuotanya,” ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers. 

Selain persoalan gas, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Pelayanan kesehatan di daerah perbatasan seperti Natuna dinilai masih perlu terus diperkuat, baik dari sisi pelayanan maupun dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, disebut akan memberikan perhatian lebih serius terhadap masalah kesehatan di wilayah perbatasan.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan mendapatkan perhatian secara maksimal.

Persoalan lain yang ikut disampaikan Bupati Cen adalah tingginya harga kebutuhan pangan di Natuna. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut, distribusi barang menjadi salah satu tantangan yang berdampak terhadap harga kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut disebutkan, harga sejumlah komoditas pangan di Natuna relatif lebih tinggi sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan harga normal di daerah lain.

Kondisi geografis Natuna yang berada jauh dari pusat distribusi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan perdagangan dan distribusi pangan.

Tidak hanya persoalan kebutuhan dasar, pemerintah pusat juga mendapat masukan mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur pemeliharaan aktivitas masyarakat.

Di antaranya berupa infrastruktur transportasi seperti dermaga, jembatan, serta berbagai infrastruktur pendukung di kawasan nelayan dan perkampungan pesisir.

Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, khususnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan.

Disebutkan pula bahwa sejumlah kebutuhan tersebut telah menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berbagai persoalan yang disampaikan dalam dialog tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, namun dapat dilanjutkan melalui kebijakan konkret pemerintah pusat.

Natuna sebagai wilayah perbatasan sekaligus kawasan strategis nasional dinilai memerlukan dukungan lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Kehadiran kami di Natuna ini mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari beberapa permasalahan yang diharapkan, sehingga Natuna sebagai bagian depan wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan pemahaman kita akan semakin kuat di Natuna,” pungkas Muzani.

Sejumlah isu tersebut menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan memperoleh akses pelayanan, kebutuhan dasar, energi, pangan, kesehatan, serta infrastruktur yang memadai. ( Zaki ) 

Editor : Reza MF