TEMBILAHAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk menopang APBD 2026 kembali menuai kritik. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Abde Nuanca Al-Hafiz, menilai langkah tersebut belum disampaikan secara transparan kepada publik.

Menurut Abde, masyarakat wajar mempertanyakan rencana utang daerah itu karena penjelasan mengenai arah penggunaan dana hingga kini belum disampaikan secara rinci. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus membuka informasi sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan polemik baru.

“Bukan menolak. Ada baiknya diperjelas, pinjaman tersebut nantinya dipergunakan untuk apa dan ke mana arahnya,” ujar Abde dalam keterangannya, Minggu, 30 November 2025.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi defisit anggaran Inhil tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil pinjaman tanpa perencanaan matang. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak terkesan hanya untuk proyek semata.

“Di tengah defisit, rencana pinjaman ini jangan terkesan hanya untuk proyek saja. Masyarakat ingin tahu manfaat strategisnya, bukan sekadar pembangunan fisik tanpa dampak jangka panjang,” tegasnya.

Selain itu, Abde menekankan bahwa kebijakan sebesar pinjaman daerah harus dibuka secara luas kepada publik. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menciptakan kesan seolah kebijakan ini disembunyikan atau dibahas secara terbatas.

“Kebijakan seperti ini harus dibuka ke publik. Jangan terkesan disembunyikan. Harus berani diuji di publik agar terlihat apakah rencana ini benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegasnya lagi.

Abde meminta Bupati Inhil untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, termasuk kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Kepada pihak bupati, kami minta segera melakukan klarifikasi terkait pinjaman itu ke berbagai lini,” tukasnya. AP

Editor : Reza MF

---