PEKANBARU -- Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengusulkan penerapan sistem pemberian hadiah dan hukuman (reward dan punishment) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Usulan ini disampaikan kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja OPD dan mengatasi defisit anggaran APBD 2025 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Kaderismanto, menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mendorong OPD bekerja lebih optimal, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, mekanisme ini akan memberikan penghargaan bagi OPD yang berhasil mencapai target, sementara OPD yang gagal memenuhi target akan dikenakan sanksi.

"Contohnya, jika target tercapai, OPD tersebut bisa diberikan insentif seperti penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebaliknya, jika target tidak terpenuhi, TPP mereka akan dipotong," ujar Kaderismanto belum lama ini.

Kaderismanto, yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan bahwa sistem ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi OPD untuk bekerja lebih keras dan efisien.

"TPP yang besar tetapi hasilnya minim itu tidak adil. Harus ada mekanisme yang jelas, siapa yang bekerja keras mendapat penghargaan, dan yang tidak mencapai target harus menerima konsekuensinya," tegasnya. Advertorial

Editor : Herdi Pasai

---