KAMPAR – Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sungai Sarik dan IV Koto Setingkai (AMM-SSKS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kampar pada Kamis (13/11/2025). 

Aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan protes terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar desa yang rusak parah dan tak kunjung diselesaikan pembangunannya.

Orator, Indri Yani dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Desa Sungai Sarik menyoroti kondisi jalan penghubung antara Desa IV Koto Setingkai dan Desa Sungai Sarik yang kini mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat di dua desa tersebut.

Selain itu, proyek pembangunan jembatan penghubung antar desa yang telah lama direncanakan juga tak kunjung rampung hingga kini. 

"Hal ini menimbulkan keresahan dan kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah daerah," ujarnya.

Melalui aksi ini, Indri Yani menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, yakni:

Pertama, segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan utama serta jembatan penghubung Desa Sungai Sarik pada Perubahan APBD 2025 atau APBD 2026.

Kedua, menjamin transparansi anggaran infrastruktur desa, termasuk keterbukaan data alokasi dan pelaksanaan proyek jalan dan jembatan di seluruh kecamatan.

Ketiga, membentuk tim monitoring independen yang melibatkan unsur masyarakat desa guna mencegah penyimpangan dana pembangunan.

Keempat, melakukan kunjungan langsung Bupati dan Dinas PUPR ke lapangan untuk meninjau kondisi faktual jalan dan jembatan Desa Sungai Sarik.

Kelima, menjamin penyelesaian pembangunan jembatan penghubung paling lambat pada triwulan pertama tahun 2026.

Terakhir, menghadirkan Bupati Kampar untuk berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat terkait persoalan infrastruktur tersebut.

Staf ahli Bupati Kampar, Riadel Fitri hadir menemui para peserta aksi. Riadel mengatakan pada prinsipnya apresiasi terhadap pembangunan di kabupaten kampar. 

"Anggaran sudah koordinasi dengan Wabup, Misharti. Akan masuk Anggaran tahun 2026. Ini juga bentuk tekanan bagi Pemkab untuk memperhatikan hal hajat hidup orang banyak," jelasnya.

Sementara itu, Dinas PUPR Kampar melalui Kabid Jalan dan Jembatan, Afrudin Amga sebagai pejabat teknis mengatakan Pemerintah Kabupaten sedang memasukkan anggaran secara permanen.

"Anggaran tidak sekuat dulu. Pada tahun 2026 akan dilakukan rehab berat agar tidak menggangu akifitas masyarakat," tukasnya.

Berdasarkan pantauan dilapangan, massa masih tertahan di depan gerbang menuju Kantor Bupati Kampar. Massa meminta utusan Pemkab Kampar, Riadel Fitri dan Afrudin Amga melakukan penandatanganan MoU tuntutan aksi. Namun keduanya enggan merespon tuntutan tersebut.

Massa juga meminta agar Wakil Bupati Kampar, Misharti, turun langsung menemui peserta aksi untuk berdialog terkait nasib infrastruktur desa mereka. Reza

Editor : Herdi Pasai

---