Menaker Usulkan BRICS Petakan Kebutuhan Keterampilan Masa Depan

HYDERABAD – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar negara-negara BRICS bersama-sama memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja masa depan (future skills forecasting). Langkah ini dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan yang mampu menjawab perubahan dunia kerja.

Usulan tersebut disampaikan Yassierli dalam BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) 2026 yang berlangsung di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026). Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.

Menurut Yassierli, pemetaan kebutuhan keterampilan akan membantu negara-negara BRICS mengantisipasi perubahan pasar kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, serta transisi menuju ekonomi hijau.

"Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, langkah tersebut akan memudahkan negara-negara anggota memahami perubahan kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.

Dalam kesempatan itu, Menaker juga memaparkan berbagai upaya Indonesia memperkuat ketahanan pasar kerja. Di antaranya melalui perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ketenagakerjaan yang inklusif, pemerintah tahun ini membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang ramah disabilitas.

"Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya," katanya.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah juga terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta serta Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta pada tahun ini.

Selain itu, sejumlah program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja yang didukung keterhubungan antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri.

Sementara di sektor digital, pemerintah memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan. Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

Menutup pemaparannya, Yassierli menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh negara anggota BRICS dalam membangun dunia kerja yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar," tutupnya. Rls