1. Home
2. Berita

Pemprov Riau Percepat Verifikasi KDKMP, Kampar Dapat Alokasi Anggaran Rp787,13 Juta

• Redaksi
• 09 Oktober 2026, 21:45:59 WIB

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pemerintah kabupaten/kota mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp3,79 miliar bagi kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Kabupaten Kampar menjadi daerah penerima alokasi terbesar, yakni Rp787.132.000, disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp436.680.000 dan Kabupaten Siak sebesar Rp427.712.000.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Penyerahan Alokasi Anggaran Dukungan Verifikasi dan Validasi serta Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (9/10/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memberikan dukungan maksimal terhadap percepatan pembangunan KDKMP, salah satunya melalui penyediaan lahan.

"Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota konsen memberikan dukungan secara maksimal, salah satunya dengan ketersediaan lahan. Baik pinjam pakai, hibah, dan bentuk lainnya. Dengan begitu, terjadi percepatan pembangunan," kata Syahrial.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau juga telah membentuk tim verifikasi dan validasi di seluruh kabupaten/kota. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kondisi fisik bangunan KDKMP sesuai dengan progres pembangunan yang dilaporkan.

Menurut Syahrial, dari 416 bangunan KDKMP yang telah selesai 100 persen di Provinsi Riau, baru 114 bangunan yang tercatat telah menjalani proses verifikasi dan validasi.

"Kita sudah membentuk secara lengkap tim verifikasi dan validasi kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh hasil verifikasi dan validasi nantinya akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimKopdes). Melalui sistem tersebut, perkembangan pembangunan KDKMP dapat dipantau secara nasional.

Syahrial mengapresiasi dukungan anggaran dari Kementerian Koperasi di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut pemerintah melakukan penyesuaian belanja.

"Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat," ungkapnya.

Adapun total alokasi anggaran dekonsentrasi untuk kabupaten/kota di Provinsi Riau mencapai Rp3.796.980.000. Kabupaten Kampar memperoleh alokasi terbesar, sementara Kabupaten Kepulauan Meranti menerima alokasi sebesar Rp113.800.000. Adv

Editor : Reza MF