PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat kurang mampu.

Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai menghadiri rapat koordinasi percepatan program nasional pembangunan 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Balai Serindit, Kamis (14/8/2025).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari pertemuan hari ini kita semakin paham bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah sangat besar, tetapi akses mereka masih terbatas, baik dari sisi finansial maupun lokasi,” ujar Gubri.

Menurutnya, banyak warga miskin tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kredit rumah, sementara masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu mengakses kredit justru kesulitan membayar bunga.

“Ada masyarakat tidak mampu tidak bisa kredit, ada juga masyarakat yang mampu kredit tapi tidak sanggup membayar bunga. Maka perlu ada intervensi dari pemerintah untuk membantu mereka,” tegasnya.

Gubri berharap hasil rapat ini dapat menjadi dasar penyusunan langkah konkret dalam penyediaan bantuan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran.

“Rumah adalah kebutuhan primer. Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat agar bisa memiliki hunian yang layak,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemprov Riau akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memfokuskan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bersama BUMD, kami akan fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi rakyat,” tutup Gubri. Adv

Editor : Herdi Pasai

---