BANGKINANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, kembali memimpin apel pagi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada Rabu (5/11/2025), giliran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar menjadi lokasi apel. Sehari sebelumnya, Selasa (4/11/2025), ia juga memimpin apel pagi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Namun pada apel pagi yang digelar di halaman kantor Bappeda dan berada di Kompleks Kantor Bupati Kampar itu, Kepala Bappeda Kampar, Ardi Mardiansyah, tidak tampak hadir. Ia disebut sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta.

Dalam arahannya, Hambali menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD-P 2025.

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran harus segera direalisasikan, termasuk pembayaran sejumlah proyek tunda bayar pada tahun lalu,” tegasnya.

Hambali juga menyoroti pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Bappeda, yakni finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Islam Riau (UIR) terkait penyusunan naskah akademik. MoU ini memiliki keterkaitan langsung dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar, yang sebelumnya telah disetujui bersama DPRD.

Ia kemudian mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan RPJMD tersebut, termasuk kerja sama dengan pihak universitas yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

“Saya diminta menandatangani dokumen padahal tidak ada PKS-nya. Saya menolak, karena itu tidak sah,” ujar Hambali, yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Kampar.

Selain menyinggung soal anggaran dan dokumen perencanaan, Hambali juga mengingatkan seluruh pegawai agar memahami aturan kepegawaian dengan baik.

“Setiap pekerjaan harus kita pahami agar tidak merugikan orang lain,” pesannya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bappeda Kampar, Ardi Mardiansyah, yang dimintai konfirmasi terkait hal tersebut, belum memberikan tanggapan. Pesan WhatsApp yang dikirim redaksi belum direspons. REZA

Editor : Herdi Pasai

---