Natuna, resonansi.co — Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dengan agenda penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Natuna terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna pada Selasa (21/10).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi, dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah H. Boy Wijanarko Varianto, para Asisten Setda, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Natuna Lainnya serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Natuna menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi yang terjalin antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Melalui pembahasan yang intensif, kedua pihak berhasil menyusun rancangan RKUA dan RPPAS secara komprehensif dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

“Penandatanganan nota kesepakatan ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Natuna,” tegas Rusdi.

Sementara itu, Bupati Cen Sui Lan dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

Ia menegaskan, penyusunan RKUA dan RPPAS APBD Tahun 2026 didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dengan mengutamakan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

“APBD bukan hanya angka, tetapi cerminan komitmen kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kita pastikan setiap kebijakan anggaran membawa manfaat nyata bagi rakyat Natuna,” ujar Bupati Cen.

Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol eratnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat realisasi pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.

Melalui kesepakatan ini pula, diharapkan proses penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah menuju Natuna yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (Zaki) 

Editor : Reza MF

---