Tata Kelola Ketenagakerjaan Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berorientasi pada pemenuhan laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, akuntabilitas harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam forum tersebut, Yassierli menekankan pentingnya perubahan paradigma tata kelola sektor publik, dari sekadar berorientasi pada kepatuhan administrasi menuju penciptaan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini berperan mengawal tata kelola keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Menurutnya, peran tersebut semakin strategis di tengah tuntutan penerapan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga berkelanjutan.

Karena itu, Yassierli mendorong Ikatan Akuntan Indonesia untuk terus memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara. Langkah tersebut dinilai relevan dengan sektor ketenagakerjaan yang memiliki cakupan luas dan berkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan nasional.

"Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab sebagai 'HRD negara', kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG)," ujar Yassierli.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas nasional.

Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah pengembangan program vokasi dan magang sebagai instrumen penting dalam mendukung transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja atau school-to-work transition.

Meski demikian, Yassierli mengakui Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen. Selain itu, dominasi pekerja sektor informal masih tinggi, sementara kualitas pendidikan angkatan kerja juga perlu ditingkatkan.

Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Implementasinya berfokus pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada aspek lingkungan, berbagai program diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan teknologi smart building. Sementara pada aspek sosial, Kemnaker mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Adapun pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Untuk mendukung kebijakan berbasis data (evidence-based policy), Kemnaker juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan. Hasil kajian tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan white paper dan rekomendasi strategis dalam menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono menegaskan bahwa audit sektor publik saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Oleh sebab itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Budi. Rilis