Rohul - Focus Group Discussion (FGD) perbaikan tata kelola perizinan industri kelapa sawit nasional evaluasi self reporting aplikasi SIPERIBUN dan launching aplikasi lapor data dan informasi perkebunan (Aladin) Rokan Hulu, Di Hall Islamic Center Rokan Hulu, Rabu (26/07/2023).

Hadir dalam FGD, Kadis Nakbun Provinsi Riau Ir. Zulfadli, Kepala dinas DPMPTSP Rohul Munandar SE, MM, Kepala Dinas Kominfo Rohul H. Syofwan, S.Sos Kepala Sub Sektor Perkebunan Rokan Hulu, dan Perwakilan OPD terkait.

Kemudian sebagai Narasumber Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Tim Satgas Perbaikan Tata Kelola Sawit Nasional Farah Heliantina, tim strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) Niken Ariati, sup Koordinator Hukum dan humas direktorat jenderal perkebunan Kementerian Pertanian RI Togu Rudinato Saragih, penata kelola penanaman modal ahli muda Kementerian investasi/BKPM RI Roslita Pulungan dan Kepala Bidang pengembangan usaha dan penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Sri Ambar Kusumawati.

Wakil Bupati Rokan Hulu H. Indra Gunawan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat mendukung terlaksananya acara fgd di mana ini merupakan sebuah solusi yang baik dan tepat untuk menyelamatkan hutan dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini.

Indra menyebutkan berdasarkan data dari disnacbontokan hulu terdapat 43 perusahaan pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas mesin terpasang 2.235 Ton/TBS/Jam. Dan saat ini masih terdapat enam pengusaha yang masih mengajukan perizinan pabrik kelapa sawit.

"Berdasarkan data perizinan terdapat 45 perusahaan dengan izin budaya (IUP-B dan IUP-P), 21 izin pabrik kelapa sawit dan kebun dan 22 izin kebun dan pabrik yang terintegrasi" katanya.

Wabup Indra juga menjelaskan Dengan dilaksanakannya acara pada pagi hari ini perusahaan perkebunan dapat melakukan Self Reporting sebelum batas waktu tanggal 3 Agustus 2023.

"Pemerintah daerah Rokan Hulu bersama dengan stranas PK yang dipandu oleh KPK badan informasi geospasial, Dinas Perkebunan provinsi sudah berusaha untuk melakukan pendataan, penyelesaian IGT dan IUP perusahaan pada 3 Agustus 2023" jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah Rokan Hulu juga melauncing aplikasi lapor data dan informasi perkebunan (Aladin) sebagai aplikasi yang akan digunakan khususnya di lingkup Kabupaten Rokan Hulu.

Tambah Indra, Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Peternakan dan perkebunan Rokan Hulu yang berfungsi untuk menyajikan data Rekapitulasi data dan informasi terkait dengan legalitas perizinan, luas perizinan, luas perizinan terkuasai, produktivitas dan efektivitas produksi jumlah total produksi TBS dan CPO seluruh perusahaan di Rokan Hulu.

"Data realisasi penyaluran tgsp perusahaan realisasi data fasilitas kebun masyarakat serta rekapitulasi penanganan konflik perusahaan serta Aplikasi ini nanti juga dilengkapi dengan informasi harga TBS dan data-data penting lainnya aplikasi Aladin ini sejalan dengan aplikasi SIPERIBUN sehingga apabila data-data yang diminta sudah diinput pada SIPERIBUN maka tidak perlu diinput lagi pada aplikasi Aladin" terang Wabup Indra.

Indra juga berharap semoga kedepannya perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Hulu lebih tertib dan bijak untuk mentaati regulasi yang ada sehingga hadirnya perusahaan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan CH Agung Nugroho, S.TP, MM mengatakan dari Seluruh perusahaan Perkebunan yang ada di Rokan hulu, sudah 75 persen mendapatkan akun SIPERIBUN, dan dirinya optimis target 100 persen pada tanggal 03 Agustus 2023 dapat tercapai.

"Alhamdulillah sejauh ini sudah 75 persen perusahaan perkebunan Rokan Hulu yang mempunyai akun SIPERIBUN, dan kegiatan ini dilakukan untuk mengesa perusahan menyelesaikan Self Reporting sebelum tenggat waktu yang di tentukan" tutupnya. Adv

Editor : Herdi Pasai

---