BENGKALIS - Wakil Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Darwis mengatakan, dari segi lingkungan penambangan pasir laut sangat berdampak buruk bagi biota laut, terumbu karang, dan hewan-hewan yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan ke depannya tidak akan ada lagi penambangan pasir laut yang ada di Pulau Rupat dan sekitarnya, berikut juga di pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Riau. 

"Karena berdampak buruk dan akan juga memperbesar ruang abrasi di pinggir-pinggir pantai. Dalam hal ini juga kita lihat bukan hanya di pesisir lautnya saja yang rusak. Sekarang ini yang kita lihat ekosistem daratnya sudah mulai rusak juga," tuturnya.

Darwis menginginkan, izin perusahaan yang melakukan tambang laut itu tidak dilanjutkan oleh pihak pemerintah dan izin yang yang ada kalau bisa langsung diberhentikan atau dicabut. Apalagi Rupat sudah dijadikan pemerintah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

"Harapan kita daerah konservasi ini bersama-sama kita jaga dan tidak ada lagi penambangan lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Darwis juga menyampaikan apresiasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta semua pihak yang bertindakan sangat cepat dalam menanggapi kasus penambangan pasir laut di Rupat. Sehingga bisa menyelamatkan rumah dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Ia menjelaskan, awalnya masyarakat melaporkan adanya penambangan pasir laut di Pulau Rupat kepada WALHI Riau pada bulan Desember tahun lalu. Setelah itu, Walhi Riau langsung melakukan asesmen monitoring dan melakukan investigasi langsung ke lapangan di awal Januari lalu.

"Di pertengahan Januari kami langsung melakukan aksi diskusi, seminar mengundang berbagai pihak untuk menyikapi permasalahan Pulau Rupat dan sekitarnya," katanya.**

Editor : Herdi Pasai

---