Bupati Iskandarsyah Siap Jembatani Aspirasi Nelayan Terkait Isu Pengelolan Sendimen ke Pemerintah Pusat

KARIMUN, RESONANSI.CO_ Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, secara langsung turun menemui masyarakat guna menjembatani aspirasi kelompok nelayan terkait isu pengelolaan sedimen pasir laut agar dapat disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Pusat. Melalui dialog terbuka yang digelar di Halaman Kantor Camat Buru, pada Jumat 31 Juli 2026.

Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Karimun senantiasa hadir sebagai fasilitator untuk merangkum dan meneruskan apa yang menjadi masukan warga.

Di hadapan sekitar kurang lebih 200 warga yang hadir, Bupati memastikan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun izin resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk aktivitas pengelolaan sedimen pasir laut di perairan Pulau Buru.

"Posisi pemerintah daerah sangat jelas, kita berdiri sebagai jembatan bagi masyarakat. Tugas kami adalah mendengarkan dan meneruskan apa yang menjadi masukan Bapak dan Ibu sekalian. Saya pastikan belum ada izin yang terbit. Jadi, silakan para nelayan kembali melaut dengan tenang, tangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk keluarga. Biar kami di pemerintahan yang memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke pusat," tegas Bupati Karimun yang disambut baik oleh warga, aparat keamanan, dan perwakilan nelayan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karimun juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu liar atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Beliau menegaskan pentingnya menjaga ketenangan wilayah agar dinamika penyampaian aspirasi ini tidak mengganggu aktivitas harian warga, terutama para nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

Sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata dan prosedural, Bupati Karimun langsung mengambil langkah strategis guna menjembatani suara warga. Beliau menginstruksikan perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat untuk segera menyusun dokumen resmi yang memuat aspirasi tertulis.

Bupati menekankan, dokumen tersebut nantinya harus mengedepankan argumentasi-argumentasi yang kuat, logis, dan faktual mengenai alasan mengapa rencana aktivitas terkait sedimentasi di Pulau Buru tersebut perlu ditiadakan.

Lebih lanjut, Bupati berkomitmen mengawal dokumen argumentasi masyarakat tersebut ke kementerian terkait di tingkat pusat. Langkah ini diambil agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi faktual di lapangan serta memahami alasan warga dalam menjaga ruang hidup dan ekosistem perairan mereka.

Mengakhiri dialog terbuka yang berlangsung dinamis namun kekeluargaan tersebut, Bupati mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk kembali ke aktivitas masing-masing dengan tenang dan tetap menjaga keamanan lingkungan.

"Mari kita jaga keamanan dan persaudaraan di Pulau Buru ini. Percayakan proses ini kepada kami, biarkan pemerintah daerah yang bekerja meneruskan argumentasi dan harapan warga ke pusat. Jangan sampai ada gesekan di lapangan," tutup Bupati.

Kehadiran Bupati Karimun pada akhirnya berhasil mendinginkan suasana. Pasca-dialog ini, Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus bersinergi dengan jajaran aparat keamanan guna memastikan situasi di kawasan Pulau Buru tetap aman, damai, dan kondusif bagi seluruh elemen masyarakat maupun dunia usaha.(*)