PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menerima kunjungan audiensi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenko Kumham Imipas RI) di Kantor Gubernur Riau, Jumat (31/10). Audiensi tersebut membahas sinkronisasi dan koordinasi terkait agenda pembangunan nasional di bidang hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas RI, Nofli, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk melakukan konsolidasi lintas sektor terkait isu-isu hukum di daerah. Ia katakan, Kemenko Kumham Imipas ingin secepatnya membahas isu-isu permasalahan yang sesuai dengan ranah mereka.

“Sebagai kementerian baru hasil pemisahan dari Kemenko Polhukam, Kemenko Kumham Imipas kini fokus menangani urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kami ingin menyerap langsung berbagai isu hukum di daerah agar dapat disinergikan dalam kebijakan nasional,” ungkap Nofli.

Nofli menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Kemenko Kumham Imipas akan selaras dengan Asta Cita 1 dan 7. Yakni memperkuat ketahanan ekonomi dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, serta keamanan.

Menjawab hal tersebut, Gubri menyampaikan bahwa kunjungan Kemenko Kumham Imipas ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Tentunya dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kompleks di daerah.

“Ini merupakan kunjungan yang berharga bagi kami, menjadi penguatan bagi penegakan hukum di Riau. Persoalan hukum di daerah kami banyak berkaitan dengan kehutanan dan hak wilayah. Konflik sering muncul karena kebijakan kawasan hutan, seperti di kawasan TNTN, Taman Nasional Tesso Nilo di Riau,” jelas Gubernur.

Selain itu, Abdul Wahid menyoroti isu perbatasan di Bengkalis yang kerap menjadi jalur keluar-masuk tenaga kerja ilegal dan peredaran narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Ia mengusulkan adanya call center pengaduan masyarakat yang dapat menampung laporan secara anonim agar masyarakat tidak takut melapor.

“Masalah narkoba ini sudah masuk hingga ke desa-desa. Masyarakat perlu dibuatkan call center untuk melapor tanpa khawatir identitasnya terbuka, mereka tahu tapi takut untuk melaporkannya,” ujarnya.

Namun demikian, Gubri tegaskan bahwa toleransi antarumat beragama di Riau berjalan sangat baik. Saat ini Provinsi Riau menempati peringkat kedua nasional setelah Bali dalam hal kerukunan umat beragama. Adv

Editor : Herdi Pasai

---