Janji Debat Publik Viral, Jejak Digital Ahmad Yuzar- Misharti Jadi Sorotan Usai TPP PPPK Dipangkas
BANGKINANG – Potongan video berdurasi 1 menit 9 detik yang memuat pernyataan Ahmad Yuzar saat debat publik Pilkada Kampar 2024 kembali ramai beredar di berbagai grup WhatsApp. Video tersebut mencuat seiring terungkapnya penurunan drastis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK di Kabupaten Kampar untuk tahun anggaran 2026.
Dalam video yang beredar, Ahmad Yuzar pada sesi closing statement debat publik Pilkada 2024 menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan aparatur, termasuk komitmen menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, PPPK, guru, serta tenaga kesehatan.
“Untuk mencapai visi yang telah kami tetapkan, hal-hal prioritas yang akan kami lakukan adalah meningkatkan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar, yang kala itu diiringi tepuk tangan Wakil Bupati terpilih Misharti, saat debat publik di Ballroom Labersa Hotel Siak Hulu, Sabtu (2/11/2024) lalu.
Namun, kebijakan yang terealisasi di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kampar, M. Fadli Mukhtar, mengungkapkan bahwa TPP PPPK pada tahun anggaran 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp300.000 per bulan.
Angka tersebut turun signifikan dibandingkan TPP PPPK tahun 2025 yang mencapai Rp850.000 per bulan.
"Untuk tahun 2026, TPP PPPK di Kabupaten Kampar ditetapkan sebesar Rp300.000," ujar Fadli saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Bagian Ortal Setda Kampar, Senin (19/1/2026).
Pemkab Kompak Bungkam
Redaksi berupaya melakukan konfirmasi terkait kebijakan penurunan TPP PPPK tersebut kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar, baik melalui konfirmasi langsung maupun tertulis.
Sejumlah jurnalis mendatangi Kantor Sekretariat Daerah Kampar untuk meminta penjelasan dari Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar, Ardi Mardiansyah. Namun, setelah menunggu hampir dua jam, para pewarta tidak berhasil menemui Pj Sekda. Padahal, mobil dinas bernomor polisi BM 5 F terlihat terparkir di depan kantor.
Upaya konfirmasi tertulis melalui pesan singkat WhatsApp kepada Pj Sekda juga tidak mendapat respons.
Hal serupa terjadi saat redaksi menghubungi Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Ahmad Yuzar- Misharti. Hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirim terkait kejelasan pemangkasan TPP PPPK tahun 2026 tersebut belum mendapat jawaban. HP
Editor : Reza MF
Berita Terkait
Berita Terbaru
THR Tak Dibayar Penuh, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang
- Nasional
- 01 April 2026 05:41 WIB
Kejari Rohil Gelar Coffee Morning Bersama Insan Pers, Firdaus Tekankan Sinergi dan Keterbukaan Informasi
- Rohil
- 01 April 2026 05:35 WIB
IBOS Expo 2026 Kembali Digelar Agustus, Targetkan 7.500 Pengunjung dan 120 Brand Peluang Bisnis
- Nasional
- 31 Maret 2026 19:24 WIB
Menaker Tekankan Peningkatan Layanan Kemnaker agar Lebih Mudah Diakses
- Nasional
- 31 Maret 2026 18:53 WIB
PLN Peduli Mangrove Berakit: Dari Akar yang Ditanam, Harapan Masyarakat Tumbuh
- Nasional
- 31 Maret 2026 18:48 WIB
Dari Trauma ke Kinerja: PT Patra Drilling Contractor Edukasi Karyawan Lewat Health Talk
- Nasional
- 31 Maret 2026 16:20 WIB
Lantik PAW Bapekam, Bupati Siak Tekankan Sinergi dan Pengawasan di Tengah Tekanan Fiskal
- Siak
- 31 Maret 2026 12:26 WIB
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Kritik Keras Rencana PSN Pulau Poto
- Kepri
- 31 Maret 2026 05:37 WIB
Bupati Afni Minta Kepsek Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Siak
- 30 Maret 2026 21:44 WIB
Tebar Manfaat Seraya Penuhi Hak WBP, Lapas Tembilahan gandeng BAZNAS Hadirkan Dampak nyata
- Inhil
- 30 Maret 2026 13:53 WIB
Gubernur Ansar Ahmad Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri, Minta ASN Kepri Tingkatkan Kinerja
- Kepri
- 30 Maret 2026 13:39 WIB
