PEKANBARU – Komisi I DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 17 mitra kerja untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Selasa (12/11/2025). Pembahasan ditargetkan tuntas dalam dua hari.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, HM Amal Fathullah A Lc MA, mengatakan pembahasan KUA-PPAS harus dikebut karena waktu yang semakin mepet. “Deadline-nya akhir November ini RAPBD 2026 harus sudah disahkan,” ujarnya.

Dalam rapat hari pertama, isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun oleh pemerintah pusat juga disinggung. Pemangkasan ini berdampak langsung pada penyusunan anggaran di tingkat eksekutif.

“Akibat pemangkasan TKD, beberapa OPD bahkan memangkas hingga 50 persen dari kegiatan tahun 2026,” kata Fathullah.

Ia juga menyoroti rencana Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang mewacanakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak populis dan berpotensi melemahkan perputaran ekonomi daerah.

“Pemotongan TPP itu kurang tepat. Dampaknya akan terasa pada aktivitas ekonomi dan kinerja pemerintahan,” tegasnya.

Fathullah berharap pemotongan tersebut dapat dihindari. Namun ia mengakui situasinya dilematis, karena jika TPP tidak dipotong, maka pos anggaran lain yang akan terdampak.

“Sampai saat ini belum ada solusi yang ditemukan. Beberapa hari ke depan diharapkan ada perkembangan baru. Banggar juga belum rapat,” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kondisi keuangan 2026 jangan sampai mengganggu kinerja pemerintah. Komisi I bersama mitra kerja akan mencari solusi agar program pemerintah tetap berjalan.

Hingga kini, Komisi I menjadi satu-satunya komisi yang sudah mulai membahas KUA-PPAS 2026. Komisi lainnya belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan RDP, padahal batas pengesahan RAPBD 2026 semakin dekat. Pembahasan masih harus melalui tingkat komisi hingga rapat di Badan Anggaran (Banggar). Advertorial

Editor : Herdi Pasai

---