PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau mengungkap kondisi keuangan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang saat ini tengah mengalami keterlambatan pembayaran Participating Interest (PI) kepada daerah, akibat situasi keuangan perusahaan yang disebut masih berada dalam kondisi defisit.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menjelaskan bahwa dalam pembahasan bersama pihak terkait, muncul fakta bahwa kondisi keuangan PHR tidak sehat. Meski secara laporan keuangan tidak boleh tercatat minus, PHR tetap mencatatkan nilai minimal untuk memenuhi ketentuan akuntansi.

"Dari hasil pembahasan, kondisi keuangannya sebenarnya minus. Namun karena laporan tidak boleh minus, maka hanya dibuat 1 dolar AS," ujar Edi Basri, Rabu (12/11/2025).

Lebih lanjut, Edi memaparkan adanya perubahan skema pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Jika sebelumnya daerah menerima 65 persen dan pusat 35 persen, kini berubah menjadi 80 persen untuk daerah dan 16 persen untuk pemerintah pusat.

Perubahan itu berdampak pada keterlambatan pembayaran dari pemerintah pusat kepada PHR sebesar 550 juta dolar AS atau lebih dari Rp8 triliun. Dana tersebut merupakan piutang yang seharusnya diterima perusahaan dari negara.

"Harapannya, ketika piutang itu dibayarkan, bisa menambah pemasukan bagi APBD Riau. APBD kita salah satunya bersumber dari dana PI, terlebih setelah mendengar PI yang diterima PHR hanya 1 dolar," jelasnya.

Edi menambahkan bahwa nilai PI untuk daerah tidak sepenuhnya 10 persen, karena ada komponen pendanaan PHR yang lebih dulu harus ditutupi. Pembagian PI tersebut dilakukan dengan skema 50 persen untuk Pemerintah Provinsi Riau dan 50 persen lainnya untuk kabupaten/kota penghasil.

Hingga saat ini, pihak PHR belum dapat memberikan rincian berapa nilai PI yang akan dialokasikan untuk APBD Riau tahun 2026.

"PHR belum bisa memberikan gambaran rinci. Mereka meminta waktu satu hingga dua hari untuk menyampaikan estimasinya," tutup Edi. Adv

Editor : Herdi Pasai

---