Pemkab Siak Rampungkan SK Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan
Mempura - Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah. Pembentukan ini sebagai langkah strategis dalam menangani persoalan konflik lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Siak.
Pembentukan tim ini juga melibatkan lima unsur utama dalam suatu sistem atau kegiatan, yaitu Pemerintah akademisi, dunia usaha, dan media dan masyarakat.
Langkah ini guna mewujudkan 17 program prioritas Bupati Siak di poin pertama yakni penyelesaian konflik pertanahan/agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah secara adil di wilayah Kabupaten Siak.
Menurut Afni pembentukan tim tersebut menjadi tonggak penting dalam mewujudkan penyelesaian konflik lahan secara adil, transparan, dan berlandaskan hukum melalui kearifan lokal.
"Setelah terbentuknya tim ini akan dibuka sekretariat atau rumah aduan masyarakat dan akan dilakukan verifikasi oleh kelompok kerja nantinya," ujar Bupati Afni di Kantor Bupati Siak, kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Rabu (20/8/2025).
Tim akan melakukan investigasi secara mendalam melibatkan semua unsur untuk menganalisa dan berkoordinasi. Selain itu kami juga telah membuka rumah dinas Bupati sebagai Rumah Rakyat untuk silahturahmi, koordinasi, saran dan kritikan maupun curahan hati masyarakat.
Rakor Forkopimda itu, juga di ikuti Wakil Syamsurizal, Forkopimda, pimpinan OPD, para Camat, penghulu, pihak swasta dan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Bupati Afni juga menegaskan, penyelesaian konflik lahan akan dilakukan secara adil dan sesuai aturan.
Ia mencontohkan, jika ada lahan di kawasan hutan yang ditanami sawit setelah 2020 lalu diperjualbelikan, maka yang salah adalah pihak penjual maupun pembeli.
"Jangan disalah artikan, sayang rakyat bukan berarti membiarkan pelanggaran. Kita negara hukum. Tim ini hadir agar penyelesaian benar-benar adil, bukan berpihak pada kelompok tertentu," tegasnya.
Pembentukan tim ini juga mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha kehutanan dan Asosiasi dari kalangan perusahaan, sebab korporasi ini juga kebingungan kemana harus menyalurkan bantuan ataupun aduan ketika ada konflik lahan dengan masyarakat
"Kita meminta dukungan penuh dari NGO serta media supaya ada langkah percepatan penyelesaian konflik dan mensosialisasikannya kepada masyarakat," tandas Afni. Inf/ Jhony
Editor : Nurdin Tambunan
Berita Terkait
Berita Terbaru
THR Tak Dibayar Penuh, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang
- Nasional
- 01 April 2026 05:41 WIB
Kejari Rohil Gelar Coffee Morning Bersama Insan Pers, Firdaus Tekankan Sinergi dan Keterbukaan Informasi
- Rohil
- 01 April 2026 05:35 WIB
IBOS Expo 2026 Kembali Digelar Agustus, Targetkan 7.500 Pengunjung dan 120 Brand Peluang Bisnis
- Nasional
- 31 Maret 2026 19:24 WIB
Menaker Tekankan Peningkatan Layanan Kemnaker agar Lebih Mudah Diakses
- Nasional
- 31 Maret 2026 18:53 WIB
PLN Peduli Mangrove Berakit: Dari Akar yang Ditanam, Harapan Masyarakat Tumbuh
- Nasional
- 31 Maret 2026 18:48 WIB
Dari Trauma ke Kinerja: PT Patra Drilling Contractor Edukasi Karyawan Lewat Health Talk
- Nasional
- 31 Maret 2026 16:20 WIB
Lantik PAW Bapekam, Bupati Siak Tekankan Sinergi dan Pengawasan di Tengah Tekanan Fiskal
- Siak
- 31 Maret 2026 12:26 WIB
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Kritik Keras Rencana PSN Pulau Poto
- Kepri
- 31 Maret 2026 05:37 WIB
Bupati Afni Minta Kepsek Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Siak
- 30 Maret 2026 21:44 WIB
Tebar Manfaat Seraya Penuhi Hak WBP, Lapas Tembilahan gandeng BAZNAS Hadirkan Dampak nyata
- Inhil
- 30 Maret 2026 13:53 WIB
Gubernur Ansar Ahmad Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri, Minta ASN Kepri Tingkatkan Kinerja
- Kepri
- 30 Maret 2026 13:39 WIB
