PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Hal itu sampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat membuka konsultasi publik ke-II penyusunan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP-KH) dan profil taman keanekaragaman hayati daerah Provinsi Riau Tahun 2025.

Dikatakan, bahwa kegiatan ini memiliki langkah strategis karena menjadi salah satu instrumen penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan visi pembangunan daerah. Visi tersebut akan dituangkan secara konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

“Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama dalam konsultasi publik ke-II penyusunan RIP-KH dan Profil Taman Kehati Daerah Provinsi Riau Tahun 2025. Forum ini memiliki arti strategis dalam memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam sejalan dengan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan,” ujarnya di Hotel Bono Pekanbaru, Selasa (11/11/2025).

Dijelaskan, RPJMD Riau 2025-2029 menempatkan isu lingkungan hidup sebagai satu diantara fokus utama pembangunan. Menurutnya, saat ini Pemprov Riau masih menghadapi tantangan besar akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tekanan terhadap lahan, hutan, dan sumber daya alam masih menjadi persoalan kompleks yang perlu ditangani secara menyeluruh.

“Data menunjukkan bahwa tutupan hutan di Provinsi Riau saat ini tersisa sekitar 4,9 juta hektare dari total luas wilayah 8,9 juta hektare. Angka ini memperlihatkan betapa pentingnya kita menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan kawasan konservasi,” jelasnya.

Selain itu, kualitas lingkungan hidup Riau juga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau tercatat sebesar 65,32. Dengan begitu, pihaknya menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 70,00 pada akhir periode RPJMD 2029 mendatang.

"Kualitas lingkungan hidup juga masih perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau pada tahun 2024 tercatat 65,32, dengan target peningkatan menjadi 70,00 pada tahun 2029. Sementara itu, Indeks Ekonomi Hijau berada di angka 56,71 dan ditargetkan mencapai 65,00 di akhir periode RPJMD," terangnya.

Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak mungkin terwujud tanpa keterpaduan lintas sektor. Pemprov Riau perlu memperkuat koordinasi antara perencanaan tata ruang, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi rendah emisi agar arah pembangunan Riau benar-benar berkelanjutan.

“Capaian ini hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan pembangunan yang terpadu lintas sektor, dengan memperkuat keterpaduan antara perencanaan tata ruang, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi rendah emisi,” tegasnya.

Diungkapkan, RIP-KH sendiri merupakan upaya strategis yang berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengelolaan keanekaragaman hayati. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

"Konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses penajaman substansi dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KH) dan Profil Taman Kehati Daerah. Dengan demikian, hasil forum ini diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan lingkungan hidup Provinsi Riauagar lebih sinkron dengan kebijakan nasional dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau," pungkasnya. Adv

Editor : Herdi Pasai

---