BANGKINANG- Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H Hambali, menantang pihak yang menuding dirinya meminjam uang dari kontraktor dengan iming-iming jatah proyek rehabilitasi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) demi pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Tuduhan ini mencuat di tengah polemik gagalnya penyelenggaraan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat di Kabupaten Kampar tahun 2025.

Polemik terkait gagalnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program pendidikan nasional untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrem terus memanas di Kabupaten Kampar. Persoalan ini menjadi pemicu “berbalas pantun” antara Bupati H Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Hj Misharti dengan Sekretaris Daerah Kampar, H Hambali, yang kini tengah menunggu proses pensiun dini.

Kegaduhan semakin membesar setelah muncul pemberitaan dan unggahan di media sosial yang menyindir Hambali seolah memiliki kepentingan pribadi dalam proyek ini.

Ia dituding sudah terlebih dahulu meminjam uang dari kontraktor dengan janji jatah proyek rehabilitasi gedung UPTD BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kampar senilai Rp2 miliar, lokasi yang ia rancang sebagai tempat sementara penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menanggapi itu, Hambali geram.

“Tidak ada itu peminjaman uang kontraktor. Siapa kontraktornya? Tunjukkan ke saya,” tegasnya saat diwawancarai sejumlah wartawan, Ahad (23/11/2025).

Hambali menilai tudingan tersebut sengaja digulirkan untuk membunuh karakter dirinya setelah ia membeberkan fakta dibalik gagalnya Sekolah Rakyat di Kampar.

Menurut Hambali, sikap ngototnya menyelenggarakan Sekolah Rakyat di gedung BLK didasari semata-mata oleh besarnya manfaat yang akan diterima daerah. Ia menyebut, jika Pemkab Kampar menyanggupi fasilitas sementara di BLK, maka sekolah sudah bisa berjalan mulai tahun ajaran 2025, mengingat proses seleksi dan penerimaan siswa sudah selesai dilakukan.

Hambali juga membenarkan pernyataan Sekretaris Komisi I DPRD Kampar, Amir Habib Pakpahan, bahwa Kampar kini tidak lagi masuk daftar daerah penerima Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026. Penyebabnya ialah surat resmi permintaan penundaan Sekolah Rakyat bernomor 460/DINSOS/2025 tertanggal 14 Juli 2025 yang ditandatangani Wakil Bupati Hj Misharti dan dikirimkan kepada Menteri Sosial.

“Kuansing salah satu yang dapat tahun depan. Kita kemarin sudah dapat, tapi dibatalkan,” ungkap Hambali.

Ia juga mengungkapkan perjuangannya saat menjadi Penjabat Bupati Kampar pada 2024, termasuk lobi ke kementerian dan menyiapkan lokasi sementara pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia bahkan telah menyiapkan solusi agar pelatihan vokasi di BLK dapat dipindahkan sementara ke eks gedung Dinas Kominfo di Jalan A Yani.

Hambali menilai, penolakan fasilitas BLK sebagai lokasi sementara berakibat besar bagi Kabupaten Kampar. Selain hilangnya kesempatan menggelar Sekolah Rakyat pada 2025, daerah juga kehilangan potensi anggaran besar.

“Setelah pencairan awal Rp2 miliar untuk rehabilitasi gedung, tahun depan Kampar berpotensi mendapat APBN sekitar Rp150 miliar dan dana operasional Rp100 miliar per tahun. Kalau lima tahun berjalan, itu sudah Rp500 miliar berputar di Kampar,” ungkapnya.

Hambali menegaskan, tujuannya hanya agar anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan berkualitas dan fasilitas terbaik.

“Makan dapat, pakaian dapat, fasilitas bagus dapat. Anak-anak yang muslim tetap jalan sholat berjemaah. Orang tua pasti bangga,” tutupnya. **

Editor : Herdi Pasai

---