BANGKINANG – Sekda Kampar H. Hambali kembali masuk kantor pada Jumat (31/10/2025) setelah empat hari mengikuti rapat koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, pada 27–30 Oktober 2025.

Sebelum memasuki ruang kerjanya, Hambali memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Kampar. Meski sebelumnya menjadi perbincangan publik usai menyampaikan kekecewaan terhadap Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar melalui media sosial dan sejumlah media massa pada Kamis (16/10/2025), namun dalam apel itu Hambali justru mengajak seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK, untuk mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Ahmad Yuzar–Misharti.

Ia meminta pegawai meninggalkan hal-hal negatif dan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi.

Kepada wartawan yang mewawancarainya pada Jumat siang, Hambali menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya apabila Bupati meminta pengunduran dirinya sebelum 10 November 2025. “Kalau sekarang diminta mundur, saya tak akan kendur selangkahpun,” tegas mantan Penjabat Bupati Kampar itu.

Hambali menjelaskan, sesuai aturan, evaluasi terhadap jabatan Sekda baru dapat dilakukan setelah dua tahun masa tugas. Ia menilai belum ada pelanggaran yang menjadi dasar evaluasi sebelum masa dua tahun tersebut tercapai. “Kalau di bawah dua tahun bupati melakukan evaluasi, itu harus ada catatannya pelanggaran asusila, korupsi, atau pelanggaran lainnya. Ini kan tidak ada yang saya langgar,” ujarnya.

Sebelumnya, Hambali menolak mengikuti evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat tinggi pratama pada 17–19 Oktober 2025. Selain masa dua tahun yang belum terpenuhi, undangan mengikuti evaluasi diberikan kurang dari 24 jam sebelum pelaksanaan.

Lebih jauh, Hambali mengatakan telah mempertimbangkan konsekuensi konflik yang terjadi antara dirinya dan Bupati. Jika nanti benar diberhentikan setelah evaluasi, ia menyebut apel pagi yang dipimpinnya hari ini mungkin menjadi apel terakhirnya. Ia meminta seluruh pegawai tetap kompak dan bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan tertentu. “Kalau ikhlas karena ridha Allah, kalian tidak akan kecewa,” pesannya.

Terkait hasil Rakor di IPDN Jatinangor, Hambali menyampaikan bahwa pemerintah pusat menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional (PSN), termasuk penanganan sampah. Ia mencontohkan perlunya kolaborasi antara Pemkab Kampar dan Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan.

Hambali juga menyoroti persoalan tunda bayar kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan pada 2024. Pemerintah pusat, katanya, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan pertama kali untuk menuntaskan tunda bayar tersebut. “Efisiensi itu tujuan utamanya menuntaskan tunda bayar. Hasil efisiensi wajib diprioritaskan untuk itu,” tegasnya.

Di akhir wawancara, Hambali mengaku belum dapat berkomunikasi dengan Bupati Ahmad Yuzar hingga Jumat siang. Ia berniat memberikan oleh-oleh berupa pin dari kegiatan di Kemendagri. “Telpon saya belum diangkat sama Pak Bupati dan Wabup juga,” ujarnya sambil memperlihatkan dua pin bergambar burung garuda kepada awak media. HYP

Editor : Herdi Pasai

---