1. Home
2. Berita

Pemprov Riau Catat Indeks Harmoni 7,32, Masuk 10 Besar Nasional

• Redaksi
• 03 November 2026, 20:07:22 WIB

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatatkan capaian positif dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026, Riau meraih nilai 7,32 dan masuk kategori sangat baik, sekaligus menempati peringkat ke-10 dari 38 provinsi di Indonesia.

Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2026 sebesar 6,6. Dengan realisasi mencapai 110,91 persen, nilai IHaI Riau bahkan telah melampaui target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 7,0.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, mengatakan pengukuran IHaI dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui survei digital di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Pada 2026, jumlah responden yang dilibatkan mencapai 96.673 orang. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya melibatkan 5.349 responden dengan nilai indeks 6,67.

"Alhamdulillah, tahun ini Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Riau mencapai 7,32. Capaian ini menunjukkan kondisi harmoni masyarakat di Riau berada dalam kategori sangat baik," ujar Boby, Selasa (3/11).

Berdasarkan empat dimensi penilaian, harmoni keberagamaan memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,57. Disusul harmoni budaya 7,35, harmoni sosial 7,30, dan harmoni ekonomi 7,11.

Meski seluruh dimensi masuk kategori sangat baik, harmoni ekonomi masih menjadi perhatian untuk ditingkatkan karena mencatatkan nilai paling rendah dibandingkan dimensi lainnya.

Di sejumlah daerah, dimensi harmoni ekonomi bahkan masih berada dalam kategori baik. Di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 6,89, Indragiri Hulu 6,97, dan Rokan Hilir 7,00.

Kondisi ini menjadi catatan bagi Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota agar penguatan harmoni tidak hanya berfokus pada kerukunan sosial, budaya, dan keberagamaan, tetapi juga diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, hasil pengukuran di tingkat kabupaten/kota menunjukkan seluruh daerah di Riau masuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 7,17 hingga 7,38.

Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Siak menjadi daerah dengan capaian tertinggi. Ketiganya masing-masing meraih nilai 7,38. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada posisi terendah dengan nilai 7,17.

Dari total 172 kecamatan yang diukur, sebanyak 159 kecamatan masuk kategori sangat baik, 12 kecamatan kategori baik, dan satu kecamatan kategori moderat.

Satu-satunya kecamatan yang masih berada dalam kategori moderat adalah Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, dengan nilai 5,93. Kondisi ini menjadi perhatian agar penguatan harmoni dapat menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan.

Boby menjelaskan, peningkatan nilai IHaI tahun ini cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kenaikan nilai indeks, jumlah responden yang dilibatkan juga meningkat sehingga pengukuran menjangkau lebih banyak masyarakat.

Namun, Kesbangpol Riau masih mencatat perlunya pembenahan dalam pelaksanaan survei, terutama terkait pemerataan keterwakilan responden. Pasalnya, sebanyak 64,37 persen responden berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu.

Menurut Boby, pemerataan responden penting agar hasil pengukuran benar-benar menggambarkan kondisi keharmonisan masyarakat di seluruh wilayah Riau secara proporsional.

Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol Riau telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut. Rekomendasi itu meliputi penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, pemeliharaan kerukunan sosial, budaya, dan keberagamaan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana kondusif sekaligus mencegah potensi konflik di tengah keberagaman.

Hasil pengukuran IHaI 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

Boby menegaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat keharmonisan masyarakat secara menyeluruh.

"Penguatan harmoni perlu dilakukan secara merata. Tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat," tutupnya. Adv

Editor : Reza MF