TANJUNGPINANG, RESONANSI- Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura mencatat sejumlah pencapaian positif bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Capaian yang didasari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi dalam memperkokoh terwujudnya "Kepri Maju, Makmur dan Merata".

Kilas balik ke belakang. H Ansar Ahmad SE MM dan Dr Nyanyang Haris Pratamura SE MSi secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025. 

Pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 15P Tahun 2025 dan Keppres Nomor 24P Tahun 2025 tentang Pengesaaaahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ansar-Nyanyang dilantik setelah KPU dan DPRD Kepri menetapkan keduanya sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Berdasarkan rekapitulasi, pasangan ini memperoleh 450.109 suara atau 55,06 persen.

Pada awal kepemimpinannya, Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang telah menegaskan arah pembangunan berdasarkan visi misi yang juga telah disahkan oleh DPRD Kepri, yakni: “Mewujudkan Kepri yang Maju, Makmur, dan Merata”, dengan merujuk pada RPJMN yang merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita.

“Dari sana, kami menurunkan program-program unggulan yang relevan dengan kebutuhan daerah,” ujar Gubernur Ansar Ahmad selang beberapa saat setelah dilantik di Istana Merdeka, Jakarta.

Program unggulan yang menjadi prioritas antara lain optimalisasi potensi kemaritiman dan keunggulan daerah secara berkelanjutan, percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas antar pulau dan wilayah. Selain itu, Ansar-Nyanyang juga terus mendorong transformasi ekonomi berbasis pertumbuhan berkualitas.

Fokus lainnya pada pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing, reformasi birokrasi dengan perluasan pemanfaatan informasi teknologi.

“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah program pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, serta keharmonisan masyarakat, " ucap Ansar Ahmad, Jumat (20/2/2026).

20 Februari 2026 genap setahun Ansar-Nyanyang menakhodai Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai capaian pembangunan memuaskan berhasil ditorehkan. Mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan pembangunan sumber daya manusia berkarakter, unggul dan berdaya saing yang disejalankan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Secara kumulatif kumulatif (C-to-C) pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tahun pertama kepemimpinan Ansar-Nyanyang tumbuh sebesar 6,94 persen, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp224,51 triliun, naik sebesar Rp209,94 triliun dibandingkan tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan menempati peringkat ketiga nasional.

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,94% ini menguat dari pertumbuhan tahun 2024 (5,02%), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera (4,81%) dan nasional (5,11%).

Pertumbuhan ekonomi Kepri antara lain ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), juga termasuk adanya peningkatan aktivitas konstruksi, produksi minyak bumi dan gas alam, serta peningkatan aktivitas transportasi dan perdagangan luar negeri (ekspor).

Kinerja perekonomian ini mencerminkan daya tahan dan optimisme Kepri, terutama didukung oleh sektor manufaktur yang kembali tumbuh tinggi meski di tengah tantangan global.

“Capaian pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 6,94 persen ini berkat adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai pihak terkait,” kata Wagub Kepri, Nynyang Haris Pratamura.

Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kepri tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, masing-masing tumbuh sebesar 16,62 persen dan 112,04 persen.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kepri tidak hanya menjadi penanda peningkatan daya tarik destinasi, namun juga berdampak positif terhadap peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Secara kumulatif (C-to-C), kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri sepanjang tahun 2025 menembus angka 2,027 juta orang, meningkat 22,59 persen dibandingkan tahun 2024. Demikian pula wisatawan nusantara yang mengalami peningkatan sebesar 22,99 persen, dengan total output wisatawan di tahun 2025 di Kepri mencapai Rp22 triliun.

Yang tidak kalah mengecewakan, nilai ekspor Provinsi Kepri mengalami kenaikan sebesar 17,37 persen atau meningkat sebesar 231,74 juta USD dibandingkan tahun 2024.

Selama periode 2021–2025, IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dan berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2025, IPM Kepri mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin (0,80%) dibandingkan tahun 2024. Capaian ini sekaligus menandai kelulusan dari kategori “Tinggi” menjadi “Sangat Tinggi.”

Secara nasional, Kepri berada di atas angka IPM nasional, peringkat ketiga terbaik nasional, kemudian menjadi peringkat pertama IPM tertinggi di luar Pulau Jawa.

Capaian ini tidak terlepas dari fokus kebijakan pada Peningkatan kualitas pendidikan, Penguatan layanan kesehatan, serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengendalian pengurangan menjadi prioritas melalui pelatihan vokasi dan pemagangan tenaga kerja dalam negeri, serta penguatan konektivitas dunia usaha dan tenaga kerja.

TPT Kepri periode 2020–2025 memang bersifat fluktuatif. Namun tren terbaru menunjukkan kondisi yang semakin terkendali. Pada Agustus 2025, TPT Kepri tercatat 6,45 persen, menurun dari sebelumnya 6,89 persen—atau turun sekitar 0,4 persen.

Dalam kerangka RPJMD 2025–2030, Pemprov Kepri menargetkan TPT berada pada kisaran 6,06–5,57 persen pada akhir periode, dengan proyeksi penurunan bertahap hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan optimisme bahwa pasar tenaga kerja Kepri semakin membaik dan produktif.

Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Ansar-Nyanyang sejak awal menjabat terus berupaya mewujudkan komitmen memperbanyak vokasi pendidikan guna melahirkan SDM Kepulauan Riau yang berkarakter, unggul dan berdaya saing hingga dapat terserap pasar dunia kerja.

Angka Kemiskinan: Terendah di Sumatera, Ke-4 Terendah Nasional.

Pengendalian kemiskinan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan yang inklusif. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kepri mencapai 117,28 ribu orang (4,44 persen). Berkurang 7,7 ribu orang dibandingkan September 2024 yang sebesar 124,96 ribu orang (4,78 persen).

Secara posisi nasional, Kepri menempati peringkat ke-4 terendah nasional, setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, serta menjadi yang terendah di Pulau Sumatera.

Dalam RPJMD 2025–2030, target kondisi akhir kemiskinan berada pada kisaran 3,55–2,26 persen, dengan proyeksi penurunan bertahap hingga 2030. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri semakin inklusif dan menyentuh masyarakat lapisan bawah

Kepri tidak hanya unggul secara ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam keharmonisan kehidupan beragama. Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kepri mencapai 83,68, terdiri dari toleransi: 88,34, kebersamaan: 82,65, dan kesetaraan: 80,68

Nilai ini menempatkan Kepri dalam kategori tinggi, mencerminkan kondisi sosial yang harmonis dan inklusif. Selama empat tahun berturut-turut hingga tahun 2025, Kepri konsisten menjadi TOP 5 Provinsi Terukun se-Indonesia. Di Pulau Sumatera, Kepri menduduki peringkat ke-3 IKUB 2025.

Secara nasional, Kepri berada di klaster atas bersama Papua & Sulawesi Utara (85,27), Kep. Bangka Belitung (85,41), Sumatera Barat (85,06), serta DI Yogyakarta (83,26), kemudian Kepri (83,68).

Capaian ini menjadi bukti keberhasilan sinergi pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga dialog lintas iman dan kesetaraan hak beragama.

Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nynyang Haris Pratamura, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang terukur dan berbasis data, mencakup sektor lingkungan, infrastruktur, kesehatan, pangan, sosial, dan ekonomi.

Pada sektor Lingkungan, Sarpras, dan Infrastruktur, pembangunan tetap bergantung pada prinsip kemiskinan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 69,47 pada tahun 2021 menjadi 75,05 pada tahun 2024. Capaian IKLH Kepri ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 72,87 persen.

MERDEKA SINYAL.

Sementara melalui Program Kepri Merdeka Sinyal, perluasan akses telekomunikasi terus dilakukan untuk menjangkau wilayah blank spot, mendukung transformasi daerah digital.

Komitmen digitalisasi ini turut menghadirkan Kepri sebagai provinsi implementasi QRIS terbaik di wilayah Sumatera tahun 2024.

PEMBANGUNAN FISIK.

Berbagai pembangunan fisik juga terus digesa, revitalisasi infrastruktur jalan di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, telah rampung ratusan persen.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini mengalihkan fokus untuk memulai pembangunan Tugu Bahasa di pulau bersejarah yang dijuluki Inderasakti tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun 2025 ini kembali melaksanakan penataan di Taman Gurindam 12, Tepi Laut, Tanjungpinang.

Dalam infrastruktur konektivitas, kemajuan pembangunan Jembatan Batam-Bintan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Detail Engineering Design (DED) jembatan ini ditargetkan rampung akhir 2025, dengan panjang total mencapai 7,6 kilometer yang menghubungkan Pulau Batam, Tanjungsauh, Buau, dan Bintan.

Survei dan desain awal telah selesai, dengan dukungan pemerintah sebesar Rp4,23 triliun untuk konstruksi. Pembangunan ini diharapkan memperkuat perekonomian regional, meski terkendala regulasi antarwilayah yang memerlukan harmonisasi kebijakan

Dalam bidang kesehatan, peningkatan layanan dilakukan melalui penguatan layanan RSJKO serta rencana usulan rumah sakit milik Pemprov Kepri. Yang terbaru, tujuh gedung layanan baru di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjunguban, Kabupaten Bintan, diresmikan Jumat (13/2/2026).

Ini merupakan bagian dari proyek strategi nasional penguatan layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan obat. Seluruh pembangunan tujuh gedung baru ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp54,39 miliar, dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100 persen.

Sebagai bagian dari komitmen kesehatan masyarakat, Pemprov Kepri menyediakan Program Rumah Singgah di Batam dan Jakarta untuk memfasilitasi pasien rujukan berobat secara gratis. Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta, yang diresmikan pada Mei 2023, sering penuh dengan pasien, terutama dari Kota Batam. Fasilitas ini menyediakan layanan seperti hotel, termasuk perabotan lengkap, dan dapat ditawarkan secara online.

Program ini telah membantu ribuan masyarakat Kepri yang tidak memiliki tempat tinggal di kota besar, dengan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas.

BANTUAN IURAN BANTUAN BPJS UNTUK KELOKMPOK RENTAN.

Keberpihakan kepada kelompok rentan diwujudkan melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani sebagai perlindungan kecelakaan kerja.

Sementara itu, UMKM terus didorong naik kelas. Persentase UMKM naik kelas meningkat dari 29,95 persen (2022) menjadi 35,46 persen (2024). Dukungan melalui subsidi bunga/margin 0 persen bagi UMKM memperkuat permodalan dan daya saing pelaku usaha.

SEKTOR PENDIDIKAN.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada 39 ribu siswa baru jenjang SMA/SMK/SLB pada tahun 2025, dengan alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar. Penyaluran dilakukan melalui sekolah pada bulan September-Oktober 2025. Selain itu, program transportasi siswa, seperti transportasi laut untuk 831 siswa di 7 sekolah di Kabupaten Lingga, disalurkan dengan total Rp376,2 juta untuk bantuan seragam dan transportasi.

Dalam satu tahun kepemimpinan ini, Kepulauan Riau bergerak dengan pencapaian konkret: ekonomi tumbuh tinggi, investasi melonjak, kemiskinan menurun, infrastruktur membaik, kualitas lingkungan meningkat, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat semakin kuat. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang pemerataan dan kepunahan—mewujudkan Kepri sebagai provinsi maritim yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Gubernur Ansar Ahmad menyatakan, “Capaian ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak. Kami berkomitmen terus mendorong program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, termasuk strategi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti Jembatan Batam-Bintan.”

UPAYA MEWUJUDKAN ASTA CITA.

Sejak awal menjabat, Ansar-Nyanyang menegaskan mendukung visi misi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang tertuang dalam Asta Cita. Mulai dari memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, hingga Program Kemandirian Pangan.

PROGRAM MBG.

Hingga pertengahan Februari 2026, realisasi Program MBG di Kepri telah mencapai 79,32 persen dengan 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan 506.076 penerima manfaat.

Gubernur Ansar dan Wagub Nynyang menargetkan Program MBG telah terealisasi sepenuhnya di seluruh Kepulauan Riau pada tahun 2026 ini. Pemprov Kepri kini tengah fokus menuntaskan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tinggal sisa 15 persen.

KOPERASI MERAH PUTIH.

Komitmen mendukung Asta Cita dalam memperkuat kerakyatan ekonomi juga ditampilkan Ansar-Nyanyang dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sebanyak 407 koperasi desa merah putih di 419 desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diresmikan di awal peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak secara nasional pada pertengan 2025.

Dan yang membaggakan, Koperasi Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, salah satu Kopdeskel Merah Putih di Kepri terpilih sebagai salah satu dari 103 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih percontohan nasional (mockup). Koperasi memiliki ekosistem koperasi modern.

PROGRAM 3JUTA RUMAH MELALUI REHABILITASI RUTILAHU.

Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang juga konsisten mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan inisiatif strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2025 berupaya menyediakan perumahan layak bagi masyarakat rendah (MBR) dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,9 miliar.

Sebanyak 99 unit rumah milik masyarakat yang terletak rendah di Kepri tahun 2025 direhabilitasi, termasuk lima unit rumah masyarakat adat Orang Laut yang terletak di Desa Kelumu, Kabupaten Lingga. Program ini kembali dilaksanakan Pemprov Kepri pada tahun 2026 ini.

Program Kemandirian Pangan
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 65,10 persen pada tahun 2023, naik menjadi 66,29 persen pada tahun 2024, dan menjadi 71,96 persen pada masa kepemimpinan Ansar-Nyanyang.

Demikian pula nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 104,63 persen pada tahun 2024 menjadi sebesar 108,01 persen pada tahun 2025.

Program Dukungan Kemandirian Pangan diwujudkan Pemerintah Provinsi Kepri salah satunya dengan melaksanakan program pemberian bantuan bibit cabai kepada masyarakat serta pemberian jaminan kepada para petani berupa bantuan BPJS.

Pada tahun 2025, sebanyak 40 ribu bibit cabai diedarkan kepada warga yang tersebar di Kepulauan Riau. Jumlah bibit cabai yang dipromosikan pada tahun 2026 ini, yakni sebanyak 60 ribu bibit.

Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan pembayaran iuran BPJS kepada 9.200 petani.

Upaya mewujudkan kemandirian pangan juga dilaksanakan dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan melalui Gerakan Pasar Murah (GPM).

Tahun 2026 ini, Pemprov Kepri akan melaksanakan 69 kali/titik GPM dengan pola penganggaran melaui, APBN, APBD Provinsi Kepri, APBD Kab/Kota dan Mandiri.

Total pelaksanaan GPM terbagi 8 kali dilaksanakan oleh Pemprov Kepri, Pemko Batam 10 kali , Kota Tanjungpinang 3 kali, Kabupaten Bintan 3 kali, Kabupaten Lingga 32 kali, Natuna 7 kali, Karimun 5 kali dan Kabupaten Kepulauan Anambas 1 kali.

Pada tahun pertama kepemimpinan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional, di antaranya sebagai berikut:

1. Peringkat Ketiga Peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MSCP Kategori Pemerintah Provinsi
Tahun 2024. Pemberi: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

2. Pembina BUMD Teratas 2025 Kategori Kepala Daerah. Pemberi:
Majalah Top Bisnis.

3. Penghargaan untuk Anggaran Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untuk yang ke-15 Kalinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima Opini WTP secara berturut - turut. Pemberi :
BPK RI.

4. Penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam acara Baznas Awards 2025 sebagai kepala daerah (WAGUB) yang dinilai berperan aktif dalam mendukung pergerakan zakat di Provinsi
Kepulauan Riau. Pemberi : BAZNAS RI.

5. Inovasi Pejabat Publik sebagai Inovator Ekonomi Inklusif Daerah. Pemberi: TV ONE.

6. Terbaik pertama untuk kategori Pemerintah Daerah atas Capaian Peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Tertinggi Tingkat Nasional tahun 2024. Pemberi: KEMENPORA RI.

7. Terbaik keempat untuk Kategori Pemerintah Daerah atas Capaian Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Tingkat Nasional Tahun 2024. Pemberi: KEMENPORA RI.

8. Peringkat ketiga destinasi ramah Muslim tingkat nasional tahun 2025. Pemberi: KEMENPAR RI.

9. Provinsi terbaik kedua inovasi pengelolaan kepegawaian tingkat nasional tahun 2025 dalam ajang BKN Award 2025. Pemberi: BKN RI

10. Karya-karya Raja Ali Haji ditetapkan sebagai Warisan Ingatan Kolektif Nasiona; (IKON). Pemberi: Perpustakaan Nasional RI. (Diskominfo).
    

Editor : Herdi Pasai

---