BANGKINANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, menyayangkan keputusan Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang disebut-sebut membatalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Kampar.

Hambali menjelaskan bahwa program PSN Sekolah Rakyat tersebut telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar per tahun dari Kementerian Sosial RI. Rencananya, kegiatan belajar mengajar akan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kampar.

“Kementerian Pekerjaan Umum sudah meninjau lokasi. Memang awalnya belum memenuhi syarat, tetapi setelah dilakukan sejumlah perbaikan, Kementerian PU menyetujui,” ujar Hambali kepada Resonansi.co di Bangkinang Kota, Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, dana Rp2 miliar itu dipersiapkan untuk operasional Sekolah Rakyat selama satu tahun. Meski pemanfaatan gedung BLK sempat menuai penolakan, Hambali memastikan Pemkab Kampar masih memiliki banyak alternatif gedung lain, seperti Gedung Halal Hub dan sejumlah gedung kantor milik pemerintah.

“Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba PSN ini dibatalkan oleh bupati. Lucunya, pembatalan ini justru ditandatangani oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti,” ucapnya heran.

Hambali mengaku sangat menyayangkan pembatalan tersebut karena Sekolah Rakyat diproyeksikan memberi manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kategori miskin ekstrem.

“Sudah kita data 100 anak miskin dan anak terlantar untuk mengikuti program pemerintah ini,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi bagian dari indikator penilaian kinerja kepala daerah. “Inilah bentuk dukungan kita terhadap program bupati untuk memajukan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (23/6/2025), Bupati Kampar Ahmad Yuzar melalui Sekda Hambali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) klarifikasi pembahasan Sekolah Rakyat yang ditaja Kementerian Sosial RI. Dalam rakor itu, Hambali didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar serta Kepala Dinas Sosial Kampar, Zamzami Hasan.

Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.

Dalam keterangannya usai rakor, Hambali menjelaskan bahwa Provinsi Riau mendapatkan 2.801 unit Sekolah Rakyat atau 0,33 persen dari total 227.325 unit yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Riau. Ia menegaskan, Pemkab Kampar mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

“Pemkab Kampar siap mendukung implementasi Sekolah Rakyat, baik fasilitasi, pendataan, maupun kolaborasi lintas sektor agar program berjalan optimal,” kata Hambali.

“Kami berharap semakin banyak anak-anak Kampar menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkendala biaya,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, saat dikonfirmasi usai penandatanganan MoU KUA-PPAS, Senin (3/11/2025), membantah adanya pembatalan PSN Sekolah Rakyat. 

Ia menegaskan program tersebut tidak dibatalkan, tetapi akan dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya. “Program ini sangat diprioritaskan,” elak Yuzar. HYP

Editor : Herdi Pasai

---