PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa penanganan konten negatif tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan edukasi, penguatan literasi media, dan pembiasaan etika digital di tengah masyarakat. Upaya ini menjadi prioritas untuk melindungi generasi muda dari paparan nilai-nilai yang merusak.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, saat rapat koordinasi terkait kebijakan penanganan konten negatif di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (16/7/2025). Rapat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Job, pesatnya perkembangan dunia digital membuat konten negatif semakin mudah menyebar, sehingga masyarakat dituntut lebih waspada dan bijak dalam menggunakan ruang digital.

“Kami menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan ruang media. Jangan membuat konten yang mengarah pada ujaran kebencian,” ujar Job.

Ia menegaskan bahwa setiap informasi harus disampaikan dengan benar dan bertanggung jawab. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu memanipulasi foto dan video dinilai menjadi tantangan tersendiri yang harus disikapi dengan cermat.

“Sekarang ada AI yang bisa mengubah foto menjadi bergerak, bahkan membuat video. Masyarakat harus berhati-hati, jangan cepat percaya,” jelasnya.

Job menambahkan, penanganan konten negatif bukan semata-mata soal pemblokiran situs, tetapi bagian dari upaya besar untuk menyelamatkan generasi muda dari informasi yang memecah belah dan algoritma yang bisa mempengaruhi cara pandang mereka.

“Kita tidak sekadar memblokir. Kita sedang menyelamatkan generasi dari nilai-nilai yang merusak dan manipulasi digital,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam RI, Syaiful Garyadi, menekankan bahwa teknologi AI bersifat netral. Positif atau negatifnya sangat bergantung pada penggunaan manusia.

Ia mendukung ajakan agar masyarakat lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Harus memilih informasi yang teruji kebenarannya. Jika tidak diantisipasi, ini bisa menimbulkan fitnah dan gejolak baru yang berdampak besar,” ujarnya.

Melalui penguatan literasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Riau berharap ruang digital menjadi lebih sehat, aman, dan mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda ke arah yang lebih baik. Galeri

Editor : Herdi Pasai

---