1. Home
2. Berita

Hari Pahlawan, Dugaan Penyadapan Presiden Menguji Integritas dan Kesetiaan Bernegara

• Redaksi
• 08 November 2026, 09:26:40 WIB

JAKARTA – Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 menjadi momentum meneguhkan kembali nilai perjuangan, kesetiaan terhadap negara, dan persatuan nasional.

Semangat kepahlawanan juga relevan dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjadi perhatian publik.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengajak masyarakat meneladani keberanian, pengabdian, dan pengorbanan para pejuang melalui kontribusi nyata bagi bangsa.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), Meutia Farida Hatta Swasono, menegaskan bahwa kepahlawanan tidak sebatas mengenang sejarah, melainkan meneruskan semangat cinta tanah air kepada generasi berikutnya.

“Di dalam situasi apapun, prinsip dan semangat hidup membela negara, membela bangsa itu harus tetap ada,” ujar Meutia.

Semangat menjaga kepentingan bangsa tersebut turut mengemuka dalam respons terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara.

Pemerhati politik Zainuddin Lubis menilai tindakan tersebut, apabila terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan kepentingan negara.

“Jika benar penyadapan terhadap Presiden dilakukan oleh petinggi Polri, tentu ini merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan, jika terbukti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.

Zainuddin meminta pengusutan menyeluruh dan transparan untuk mengungkap motif serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengapresiasi langkah aparat dalam menangani dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan berkomunikasi.

“Kalau nggak (ditindak), kita orang-orang akan takut berekspresi, orang bahkan akan takut berkomunikasi,” katanya.

Sarmuji juga mendorong peninjauan kembali RUU Penyadapan agar kewenangan penyadapan memiliki batas dan prosedur hukum yang jelas.

Dalam momentum Hari Pahlawan, masyarakat diharapkan menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta menyampaikan aspirasi, termasuk melalui unjuk rasa, secara damai dan konstitusional.

Penghormatan terhadap pahlawan sekaligus menuntut komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara transparan, melindungi kebebasan sipil, dan memenuhi harapan masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang berkeadilan. Rls

Editor : Reza MF