Pekanbaru- Manajemen tata kelola sampah kembali menjadi perhatian pemerintah kota ( Pemko) Pekanbaru.  Pemko Pekanbaru akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). UPT ini akan dipimpin oleh seorang kepala bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). "Akhir bulan ini, UPT TPA dan TPS sudah terbentuk. Saat ini, TPA Muara Fajar dikendalikan pejabat sekelas kepala seksi yang tak didukung oleh staf yang baik," ujar Walikota Pekanbaru, Firdaus, Senin (14/6) lalu, Sebagaimana dikutip dari Media Center Riau, yang diakses pada Senin, (2/8).

Terbaru, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Marzuki, mengatakan bahwa pihaknya meluncurkan masterplan solusi pengelolaan sampah. Dalam masterplan dan rencana aksi persampahan DLHK Kota Pekanbaru, ada solusi jangka pendek, menengah hingga solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah.

Solusi jangka pendek terkait dengan pengangkutan. Pada poin pertama disebutkan penetapan lokasi TPS berdasarkan usulan dari kecamatan ada 112 TPS (SK Kadis LHK No.52 Tahun 2021), dengan rincian Zona I 30 TPS, 2 Trans Depo. Zona 2 ada 57 TPS, 2 Trans Depo. Sementara untuk Zona 3 ada 25 TPS.

Poin kedua, DLHK menyosialisasikan pola manajemen pengangkutan sampah pada masyarakat di 3 zona. Poin ketiga, pendampingan dari Kejari Pekanbaru (surat nomor : PRINT - 79/L.4.10/Gph.2/04/2021 tanggal 26 April 2021). Poin keempat disebutkan penggunaan aplikasi dalam rangka monitoring, pengawasan, dan pengendalian pengangkutan sampah. Poin kelima, penertiban dan penindakan pengangkutan sampah ilegal.

Kemudian berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan. Poin pertama disebutkan, sosialisasi pola manajemen pemungutan retribusi pelayanan persampahan kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan retribusi daerah dengan memanfaatkan aplikasi e-Retribusi sampah. Ketiga, pendampingan dari Kejari Pekanbaru (surat nomor : PRINT - 83/ L.4.10/ Gph.2/ 04/ 2021 tanggal 28 April 2021). Poin keempat, mengefektifkan dan mengoptimalkan tim yustisi (DLHK, Satpol PP, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI) dalam penegakan disiplin dalam pengelolaan sampah. Poin kelima, penertiban dan penindakan pemungutan retribusi ilegal. Poin keenam, pembentukan UPT untuk pemungutan retribusi. Poin ke tujuh, menyiapkan rancangan BLUD pemungutan retribusi.

Selanjutnya mengenai penguatan kelembagaan. Membentuk UPT pengelolaan TPA, membentuk UPT retribusi pelayanan persampahan, persiapan perubahan UPT menjadi BLUD retribusi pelayanan persampahan, memproses tahapan lelang jasa angkutan sampah tahun 2022, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengelolaan sampah.

Pengurangan sampah dengan prinsip 3R, pengolahan sampah (kerjasama badan usaha).  Pada hal ini disebutkan beberapa poin, diantaranya sosiisasi dan edukasi masyarakat terhadap prinsip 3R, pembinaan dan pengembangan bank sampah secara profesional, pembinaan dan pengembangan rumah kompos, penerapan aplikasi Bank Sampah Basada (Bank Sampah Serba Ada), pengolahan sampah di TPA (kerjasama dengan badan usaha swasta). Kemudian disebutkan revisi masterplan persampahan Kota Pekanbaru.

"Sementara untuk solusi jangka menengah yakni optimalisasi manajemen persampahan, penguatan kelembagaan pengangkutan sampah dengan membentuk lembaga atau badan layanan unit daerah (BLUD) pemungutan pelayanan retribusi persampahan. Kemudian pengembangan TPA sampah Muara Fajar, pembangunan TPA regional di Kabupaten Kampar, ini untuk melayani Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi melalui kerjasama dengan PT Sungan Ent. Sampah diolah menjadi bahan baku pembangkit listrik. Pilot project sudah dibangun di TPA Muara Fajar I sejak bulan November 2020," terang Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Marzuki, Rabu (28/7)

Untuk solusi jangka panjang Marzuki menyampaikan, pengembangan sampah menjadi sumber energi (waste to energy) melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna di sumber sampah.

Diketahui, untuk wilayah pelayanan Zona I dilakukan oleh PT GTJ. Dengan masa kontrak terhitung dari 18 Maret  hingga 23 Desember 2021. Dengan jumlah armada, becak motor 8 unit, pick up 9 unit, dump truck 40 unit, dump truck besar 2 unit, becholoader 1 unit, dengan jumlah SDM sebanyak 200 orang. Potensi pengangkutan sampah ke TPA 355,29 ton per hari. Wilayah Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Marpoyan Damai.

Untuk pelayanan di wilayah Zona 2 dilakukan oleh PT SHI. Masa kontrak terhitung dari 18 Maret  hingga 23 Desember 2021. Dengan jumlah armada, becak motor 7 unit, pick up 8 unit, dump truck 34 unit, dump truck besar 2 unit, becholoader 1 unit, dengan jumlah SDM sebanyak 150 orang. Potensi pengangkutan sampah ke TPA 314,03 ton per hari. Wilayah di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Tenayan Raya, Kulim, Sukajadi, dan Kecamatan Senapelan.

Sementara untuk wilayah pelayanan Zona 3 dilakukan swakelola oleh Bidang Pengelolaan Sampah DLHK. Dengan jumlah armada, pick up 4 unit, dump truck 18 unit, SDM 90 orang. Wilayah di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur.

Berhasil Tekan Sampah Yang Tidak Terkelola

Berdasarkan data tahun 2020 di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pengelolan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK terbilang berhasil tekan sampah yang tidak terkelola.

Jika dibandingkan dengan Kota Medan dengan persentase sampah yang tidak terkelola sebesar 37,10 persen, Kota Pekanbaru terbilang bagus, dengan sampah yang tidak terkelola atau tidak terangkut ke tempat pembuangan sampah hanya sebesar 5,32 persen.

"Kalau kita lihat, terakhir sampah yang tidak terkelola atau yang tidak terangkut oleh DLHK, Kota Pekanbaru untuk tahun 2020 hanya 5,32 persen yang berserakan. Tetapi apa yang terjadi, yang muncul di media itu, berserakan dimana-mana, padahal kasusnya hanya setumpuk sampah terjadi pada hari itu," ujar Marzuki.

Bahkan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Marzuki menyebut telah mengekspos kepada media nomor kontak pribadinya dengan tujuan menyikapi pengaduan masyarakat terkait tumpukan sampah.

"Kalau ada pengaduan masyarakat kepada kami, itu kami akan langsung action. Sampai hari ini, itu kan saya sudah ekspos, ini nomor WA saya. Sampai hari ini tidak ada yang menyampaikan (pengaduan). 70 peresen masih dikuasai oleh pengangkut ilegal," pungkasnya. advertorial

 

Editor : Reza MF

---