Pendidikan Harus Terjangkau, SPMB Harus Berintegritas

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mewujudkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Selain memperkuat sistem digitalisasi, pemerintah juga memastikan seluruh anak di Riau tetap memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan terdapat tiga komitmen utama yang menjadi fokus Pemprov Riau dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Menurutnya, seluruh pihak harus memahami dan mengawal bersama proses penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga komitmen besar pada tahun pelajaran 2026/2027 yang harus kita deklarasikan bersama agar saling memahami dan mengawasi. Pertama, memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan sistem yang berlaku,” kata Syahrial Abdi di Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai pembenahan guna menjawab tantangan di lapangan. Perbaikan proses pelayanan, pembaruan aplikasi, serta peningkatan digitalisasi terus dilakukan agar sistem penerimaan semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

“Kami telah melakukan perbaikan proses, pembenahan aplikasi, serta peningkatan digitalisasi secara dinamis untuk menjawab berbagai tantangan. Selain itu, tersedia jalur resmi penerimaan seperti jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi,” ujarnya.

Menurut Syahrial, seluruh jalur penerimaan tersebut dirancang dalam satu sistem yang terintegrasi guna menjamin prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada intervensi ataupun perlakuan khusus dalam proses penerimaan.

“Seluruh jalur ini merupakan satu kesatuan sistem untuk mewujudkan keadilan. Tidak boleh ada perlakuan khusus maupun intervensi dalam bentuk apa pun yang dapat mencederai prinsip tersebut,” tegasnya.

Komitmen kedua, lanjutnya, adalah menjaga integritas seluruh penyelenggara SPMB. Untuk itu, Pemprov Riau meminta seluruh kepala sekolah, panitia, operator aplikasi, pengawas, hingga jajaran Cabang Dinas Pendidikan bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

“Jangan membuka ruang bagi manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun praktik curang lainnya yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru,” katanya.

Syahrial menambahkan, selain melakukan pembenahan internal secara struktural, pemerintah juga mengajak seluruh pihak eksternal untuk berkoordinasi sesuai koridor hukum yang berlaku demi menjaga integritas pelaksanaan SPMB.

“Kami membenahi internal secara struktural, namun juga memohon pemahaman dari pihak eksternal agar dapat berkoordinasi melalui koridor hukum yang berlaku demi menjaga integritas ini,” tuturnya.

Sementara itu, komitmen ketiga adalah memastikan seluruh anak di Riau tetap memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang berfokus pada sekolah negeri tertentu, sementara daya tampung sekolah negeri masih terbatas dibandingkan jumlah lulusan setiap tahun.

“Kita harus memastikan seluruh anak Riau tetap memperoleh akses pendidikan. Tren saat ini membuat banyak orang tua khawatir karena anaknya hanya ingin bersekolah di satu sekolah negeri tertentu. Padahal, jumlah lulusan setiap tahun belum sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang tersedia,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau telah berdiskusi dengan berbagai sekolah swasta dan yayasan pendidikan guna memperluas akses pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

“Pemprov Riau tidak hanya berkomitmen menghadirkan SPMB yang bersih dan transparan, tetapi juga memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Riau bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Dinas Pendidikan terus berupaya menambah Unit Sekolah Baru (USB) serta merevitalisasi ruang kelas yang ada. Pemerintah daerah juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan anggaran pendidikan di Provinsi Riau.

“Bersama BPMP dan Dinas Pendidikan, kami terus bergerak menambah Unit Sekolah Baru serta melakukan revitalisasi ruang kelas. Kami juga telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pendidikan, dan Alhamdulillah perhatian untuk Riau pada tahun ini hingga 2027 diperkirakan akan semakin meningkat,” pungkas Syahrial Abdi. Milla