PEKANBARU – DPRD Riau terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan data dan kolaborasi lintas lembaga. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal ke depan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, menegaskan bahwa kejelasan dan validitas data menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Rekan-rekan di Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah diharapkan bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Namun, ada beberapa data yang harus diperjelas sumbernya agar bisa diklaim secara sah dan langsung dimanfaatkan,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan, tanpa basis data yang akurat dan terintegrasi, upaya peningkatan PAD akan sulit mencapai hasil maksimal.

“Kalau datanya belum kuat, kita akan kesulitan dalam menetapkan target maupun melakukan penagihan. Karena itu, pembenahan data harus jadi prioritas utama,” tegasnya.

Menurut Ginda, komitmen penguatan PAD juga telah ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terus berupaya memperbaiki basis data serta menggali potensi penerimaan baru.

Ia optimistis, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil pada tahun 2026, khususnya pada semester kedua, dan menjadi fondasi penting dalam penyusunan target pendapatan tahun 2027.

“Untuk 2026 kita optimis mulai terlihat hasilnya di semester kedua. Ini akan menjadi pijakan penting dalam menyusun rencana peningkatan PAD di 2027,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui proyeksi awal pendapatan untuk 2027 masih belum terlalu menggembirakan. Oleh karena itu, diperlukan kerja bersama antara pemerintah provinsi, DPRD melalui Pansus, serta komisi terkait.

“Memang hitungan awal belum terlalu menggembirakan, tapi dengan kerja bersama dan langkah konkret, kita yakin target peningkatan PAD bisa tercapai,” ujarnya.

Ginda juga mengungkapkan bahwa upaya optimalisasi pendapatan mendapat dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum.

“Alhamdulillah sudah direspons baik oleh Kapolda, Kajati, dan Pangdam untuk bersama-sama mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Ini penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan,” jelasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum dapat berjalan efektif, sehingga seluruh potensi pendapatan dapat dimaksimalkan demi meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Riau. Adv

Editor : Herdi Pasai

---