WFH Jumat Disorot DPRD Riau, Edi Basri: Jangan Jadi Alasan Libur Panjang

PEKANBARU – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau mendapat sorotan dari DPRD. Program penghematan energi ini diingatkan agar tidak disalahartikan sebagai kesempatan memperpanjang libur akhir pekan.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan bagian dari langkah strategis menghadapi kondisi global, khususnya terkait efisiensi energi. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan tujuan awal.

Ia menyoroti adanya kecenderungan di kalangan pegawai yang memanfaatkan WFH untuk bepergian lebih awal, bahkan sejak Kamis sore.

“Yang muncul sekarang, ada anggapan libur akhir pekan jadi lebih panjang, bisa dimanfaatkan untuk liburan atau pulang kampung. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan WFH,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Menurutnya, fenomena pegawai yang meninggalkan daerah sebelum hari kerja berakhir merupakan bentuk penyimpangan dari esensi kebijakan tersebut.

Edi Basri menegaskan, bekerja dari rumah bukan berarti libur, melainkan tetap menjalankan tugas seperti biasa, hanya lokasi kerjanya yang berbeda.

“WFH ini bukan libur. Pegawai tetap harus bekerja dan menyelesaikan tugasnya secara penuh, hanya saja tidak berada di kantor,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau memperketat pengawasan agar kedisiplinan dan kinerja ASN tetap terjaga selama pelaksanaan WFH.

Selain itu, Edi turut mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan ASN yang tidak bekerja saat jam dinas.

“Kalau ada yang keluyuran saat jam kerja, silakan difoto dan dilaporkan. Ini bagian dari pengawasan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, sanksi tegas perlu diberikan kepada pegawai yang terbukti menyalahgunakan kebijakan WFH, guna memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas aparatur.

Diketahui, kebijakan WFH setiap Jumat merupakan bagian dari upaya efisiensi energi yang lebih luas. Selain itu, Pemprov Riau juga menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta penghematan listrik di lingkungan perkantoran sebagai respons terhadap tantangan global. Adv

Editor : Herdi Pasai
Tag : # DPRD Riau



Bagikan