WFH Jumat Disorot DPRD Riau, Edi Basri: Jangan Jadi Alasan Libur Panjang
PEKANBARU – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau mendapat sorotan dari DPRD. Program penghematan energi ini diingatkan agar tidak disalahartikan sebagai kesempatan memperpanjang libur akhir pekan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan bagian dari langkah strategis menghadapi kondisi global, khususnya terkait efisiensi energi. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan tujuan awal.
Ia menyoroti adanya kecenderungan di kalangan pegawai yang memanfaatkan WFH untuk bepergian lebih awal, bahkan sejak Kamis sore.
“Yang muncul sekarang, ada anggapan libur akhir pekan jadi lebih panjang, bisa dimanfaatkan untuk liburan atau pulang kampung. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan WFH,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Menurutnya, fenomena pegawai yang meninggalkan daerah sebelum hari kerja berakhir merupakan bentuk penyimpangan dari esensi kebijakan tersebut.
Edi Basri menegaskan, bekerja dari rumah bukan berarti libur, melainkan tetap menjalankan tugas seperti biasa, hanya lokasi kerjanya yang berbeda.
“WFH ini bukan libur. Pegawai tetap harus bekerja dan menyelesaikan tugasnya secara penuh, hanya saja tidak berada di kantor,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau memperketat pengawasan agar kedisiplinan dan kinerja ASN tetap terjaga selama pelaksanaan WFH.
Selain itu, Edi turut mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan ASN yang tidak bekerja saat jam dinas.
“Kalau ada yang keluyuran saat jam kerja, silakan difoto dan dilaporkan. Ini bagian dari pengawasan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, sanksi tegas perlu diberikan kepada pegawai yang terbukti menyalahgunakan kebijakan WFH, guna memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas aparatur.
Diketahui, kebijakan WFH setiap Jumat merupakan bagian dari upaya efisiensi energi yang lebih luas. Selain itu, Pemprov Riau juga menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta penghematan listrik di lingkungan perkantoran sebagai respons terhadap tantangan global. Adv
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
DPRD Kampar Dorong Percepatan NUPTK, Rinaldo: Kunci Kesejahteraan Guru
- Kampar
- 08 April 2026 21:35 WIB
Mundurnya Kadiskes Kampar Disesalkan, Repol Kritik Kebijakan Penempatan ASN
- Kampar
- 08 April 2026 18:00 WIB
Menaker Tegaskan Kesempatan Kerja Tetap Terbuka di Tengah Tantangan Global
- Nasional
- 08 April 2026 15:34 WIB
Potensi Wisata Kampar Kian Bersinar, Disparbud Bidik Wisatawan Malaysia dan Kembangkan Minat Khusus
- Kampar
- 08 April 2026 15:25 WIB
Komisi II DPRD Kampar Bongkar Kendala NUPTK, Koordinasi Langsung ke Pusdatin
- Kampar
- 08 April 2026 14:34 WIB
Pemkab Kampar Data Kerugian Nelayan, Dampak Ikan Mati Capai Ratusan Juta
- Kampar
- 08 April 2026 13:25 WIB
Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025
- Nasional
- 08 April 2026 11:19 WIB
Li Claudia: Lansia Batam Harus Sejahtera, Bantuan Akan Terus Diperluas
- Batam
- 08 April 2026 10:20 WIB
Bupati Ahmad Yuzar Teken Kerja Sama PSEL, Kampar Ambil Peran Strategis Ubah Sampah Jadi Energi
- Kampar
- 07 April 2026 23:48 WIB
JCH Kampar Tahun Ini Sebanyak 452 Orang, Berangkatkan Mulai Tanggal 26 April 2026
- Kampar
- 07 April 2026 22:30 WIB
Rumah Kosong di Tempuling Jadi Target, Pelaku Ditangkap
- Inhil
- 07 April 2026 21:45 WIB
