WFH Setiap Jumat Diterapkan, DPRD Riau Ingatkan Kinerja ASN Jangan Kendor
PEKANBARU – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah penghematan energi. Kebijakan ini mendapat dukungan DPRD Riau, dengan catatan kinerja pelayanan publik tetap optimal.
Kebijakan WFH setiap Jumat diterapkan sebagai respons atas tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Provinsi Riau pun menginstruksikan pelaksanaan rapat secara daring melalui Zoom Meeting sebagai pengganti pertemuan tatap muka.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam upaya efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.
“Dalam rangka penghematan, hari Jumat cukup Zoom meeting. Kita dari DPRD mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Eet, Rabu (1/4/2026).
Namun demikian, Eet menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja ASN. Ia mengingatkan agar produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“WFH bukan berarti santai. Kinerja harus tetap maksimal, pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena bekerja dari rumah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini harus dimaknai sebagai langkah strategis dalam menghadapi situasi global, khususnya terkait krisis energi yang berdampak pada daerah.
“Kita harus adaptif terhadap kondisi global. Penghematan energi ini penting, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Eet meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk mematuhi dan menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Semua OPD harus menjalankan aturan ini dengan baik. Jangan setengah-setengah, karena ini menyangkut kebijakan strategis pemerintah daerah,” tutupnya.
Dengan penerapan WFH setiap Jumat, diharapkan efisiensi energi di lingkungan Pemprov Riau dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Adv
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
DPRD Kampar Dorong Percepatan NUPTK, Rinaldo: Kunci Kesejahteraan Guru
- Kampar
- 08 April 2026 21:35 WIB
Mundurnya Kadiskes Kampar Disesalkan, Repol Kritik Kebijakan Penempatan ASN
- Kampar
- 08 April 2026 18:00 WIB
Menaker Tegaskan Kesempatan Kerja Tetap Terbuka di Tengah Tantangan Global
- Nasional
- 08 April 2026 15:34 WIB
Potensi Wisata Kampar Kian Bersinar, Disparbud Bidik Wisatawan Malaysia dan Kembangkan Minat Khusus
- Kampar
- 08 April 2026 15:25 WIB
Komisi II DPRD Kampar Bongkar Kendala NUPTK, Koordinasi Langsung ke Pusdatin
- Kampar
- 08 April 2026 14:34 WIB
Pemkab Kampar Data Kerugian Nelayan, Dampak Ikan Mati Capai Ratusan Juta
- Kampar
- 08 April 2026 13:25 WIB
Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025
- Nasional
- 08 April 2026 11:19 WIB
Li Claudia: Lansia Batam Harus Sejahtera, Bantuan Akan Terus Diperluas
- Batam
- 08 April 2026 10:20 WIB
Bupati Ahmad Yuzar Teken Kerja Sama PSEL, Kampar Ambil Peran Strategis Ubah Sampah Jadi Energi
- Kampar
- 07 April 2026 23:48 WIB
JCH Kampar Tahun Ini Sebanyak 452 Orang, Berangkatkan Mulai Tanggal 26 April 2026
- Kampar
- 07 April 2026 22:30 WIB
Rumah Kosong di Tempuling Jadi Target, Pelaku Ditangkap
- Inhil
- 07 April 2026 21:45 WIB
