1. Home
2. Berita

WFH, Pemkab Kampar Targetkan Hemat SPPD hingga Rp25 Miliar

• Redaksi
• 17 Juni 2026, 09:48:41 WIB

KAMPAR – Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kampar mulai menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi belanja daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar menargetkan penghematan anggaran perjalanan dinas (SPPD) hingga Rp25 miliar sampai akhir tahun anggaran 2026.

Kepala BPKAD Kabupaten Kampar, Dendi Zulhairi, mengatakan penerapan WFH tidak hanya menekan biaya perjalanan dinas, tetapi juga mengurangi sejumlah pengeluaran operasional pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM), konsumsi listrik, air, dan kebutuhan operasional kantor lainnya.

Menurutnya, laporan sementara hingga akhir Mei 2026 menunjukkan adanya penurunan penggunaan listrik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah mulai memberikan hasil.

“Berdasarkan laporan hingga akhir Mei, penggunaan listrik di sejumlah OPD menunjukkan penurunan. Nanti akan kita lihat lebih lanjut dari tagihan dan pembayaran rekening listrik masing-masing OPD,” ujar Dendi, Senin (15/6).

Meski demikian, Dendi menjelaskan tidak seluruh OPD mengalokasikan anggaran listrik untuk kebutuhan selama 12 bulan dalam APBD murni. Sebagian OPD hanya menganggarkan kebutuhan listrik selama sembilan bulan dengan harapan adanya penambahan anggaran melalui APBD Perubahan.

Selain penghematan biaya operasional kantor, efisiensi juga terlihat dari rendahnya realisasi anggaran perjalanan dinas. Hingga akhir Mei, serapan anggaran perjalanan dinas baru mencapai 19 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi normal yang biasanya telah melampaui 40 persen pada periode yang sama.

“Dari situ sudah terlihat adanya efisiensi. Nanti pada APBD Perubahan akan kita evaluasi. Jika ada dana yang bisa dihemat, kemungkinan akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.

Dendi memperkirakan penghematan dari pos perjalanan dinas hingga akhir tahun dapat mencapai Rp20 miliar hingga Rp25 miliar. Dana hasil efisiensi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Untuk SPPD, kita harapkan penghematannya bisa mencapai sekitar Rp20 miliar sampai Rp25 miliar,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan tidak seluruh anggaran perjalanan dinas dapat ditekan. Pasalnya, sebagian kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan WFH dan langkah efisiensi anggaran akan terus dilakukan hingga penyusunan APBD Perubahan. Langkah tersebut bertujuan memastikan penghematan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reza

Editor : Reza MF